Keanekaragaman hayati dan penyimpanan karbon Indonesia dalam bahaya dari perusakan hutan dan lahan gambut

Indonesia berada di persimpangan jalan

Angka emisi memperlihatkan Indonesia adalah negara terbesar ketiga penghasil emisi di dunia, sebagian besar berasal dari perusakan hutan dan lahan gambut. Indonesia telah melakukan model pembangunan tinggi karbon, dengan perusakan hutan dan penggunaan energi kotor.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berkomitmen terhadap pembangunan rendah karbon. Dengan dukungan internasional, kemauan politik dan kepemimpinan di dalam industri, Indonesia bisa memenuhi sasaran ekonomi dan industri tanpa harus mengorbankan sumberdaya alam hanya demi keuntungan sesaat.

Diskusi internasional penting antara pemerintah dan masyarakat sipil saat ini adalah mengenai bagaimana cara terbaik memastikan perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, kesejahteraan masyarakat lokal, rencana pembangunan nasional dan upaya penanggulangan iklim global, menjadi agenda bersama.

Greenpeace berkomitmen untuk memastikan terwujudnya kesepakatan terbaik yang dimungkinkan sesegera mungkin untuk mendukung visi pembangunan rendah karbon.

Hal kritis untuk mewujudkan visi ini adalah pengertian bersama mengenai apa yang menjadi resiko, berdasarkan data yang disajikan kepada umum.

Menggunakan data pemerintah dan sektoral, Greenpeace telah mengidentifikasi dan memetakan resiko pola pembangunan tinggi karbon dan tinggi perusakan hutan.

Data pemerintah dan sektoral juga menunjukkan, bagaimanapun, bahwa peningkatan produktivitas sektor kelapa sawit dan pulp, sebenarnya bisa dilakukan sambil menghindari perusakan. Memenuhi tujuan pembangunan Indonesia sambil melindungi sumberdaya alam akan menjadi kemenangan bagi industri, kemenangan bagi ekonomi, kemenangan bagi komunitas yang bergantung pada hutan dan satwa liar yang terancam punah, serta model bagi solusi nyata yang dibutuhkan dunia untuk menanggulangi perubahan iklim.

Sebuah Keputusan Presiden oleh Susilo Bambang Yudhoyono bisa membuat ini terwujud jika disertai perlindungan segera semua lahan gambut, moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan baik di izin yang baru maupun izin yang sudah ada, serta rencana baru penggunaan lahan berkelanjutan. Berdasarkan ini, kesepakatan US$ 1 Miliar antara Norwegia-Indonesia bisa membuat kontribusi nyata dalam mewujudkan rencana pembangunan rendah karbon bagi Indonesia.

Ini bisa membantu menciptakan kondisi yang memberi insentif bagi munculnya kepemimpinan industri yang dibutuhkan demi menjadikan Indonesia sebagai contoh baik kelas dunia untuk produksi rendah karbon, dan menciptakan model pemerintahan bersih, transparansi dan akuntabilitas, untuk memastikan adanya pengurangan emisi gas rumah kaca yang dibutuhkan dunia untuk menghindari bencana perubahan iklim.

Greenpeace menyambut baik pernyataan Agus Purnomo, Penasehat Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, bahwa dia dan pemerintah menghargai peran organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan model semacam itu. Kami berkomitmen untuk bekerja bersama pemerintah untuk mewujudkan jalur pembangunan rendah karbon Indonesia.

Baca laporan lengkap “Protection Money”

Baca konfirmasi temuan Greenpeace oleh DNPI dan Kementerian Kehutanan

For the cool interactive map, you need to install Adobe Flash Player

Created with Avenza MAPublisher ®

Lahan tersedia untuk pembangunan

Menurut data tutupan lahan dari Kementerian Kehutanan, saat ini ada sekitar 60 juta hektar lahan di zona area bagi pembangunan di Indonesia, yang saat ini tidak teridentifikasi adanya aktivitas ekonomi.

  • HP: Total area: 36 juta ha; tidak teridentifikasi adanya aktifitas ekonomi: 27 juta ha
  • HPK: Total area: 18 juta ha; tidak teridentifikasi adanya aktifitas ekonomi: 15 juta ha
  • APL: Total area: 59 juta ha; tidak teridentifikasi adanya aktifitas ekonomi: 18 juta ha

Layer ‘zona pembangunan’ pada peta memperlihatkan semua zona HP/HPK; subset APL memperlihatkan bahwa tanah tidak teridentifikasi aktivitas ekonomi. Untuk tujuan peta, ini adalah lahan yang diklasifikasikan oleh Kemeterian Kehutanan sebagai rawa, semak belukar, rawa semak belukar, savanah dan lahan kosong. Ini termasuk HPH, yang tersedia untuk konversi di masa mendatang.

Rencana Pengembangan penggunaan lahan hingga 2030

zones

Dalam hubungannya dengan REDD, sektor kunci yang teridentifikasi oleh DNPI sebagaimana terimplikasi dalam deforestasi adalah sektor pemrosesan kayu termasuk pulp, kelapa sawit, pertanian dan energi.

Menurut dokumen kebijakan iklim dari DNPI, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi, Indonesia merencanakan bagi sektor ini – 63 juta hektar lahan tambahan untuk menjadi bagian produksi pada 2030 dalam zona area untuk pengembangan.

  • Perkebunan kayu termasuk bubur kertas: 28 juta ha
  • Kompleks perkebunan termasuk minyak kelapa sawit: 9 juta ha
  • Pertanian: 13 juta ha
  • Perkebunan bagi biofuel termasuk minyak kelapa sawit: 9 juta ha
  • Pertambangan: 4 juta ha

Tersedia briefing yang menjelaskan secara detail sumber pemerintah dari angka-angka ini, termasuk memperlihatkan bagaimana tanggapan DNPI dan Kementerian Kehutanan terhadap laporan Greenpeace “Protection Money” membenarkan temuan ini.

Lahan tersedia untuk pembangunan rendah karbon dan potensi untuk meningkatkan produktivitas

Kurva pengurangan gas rumah kaca DNPI menyatakan bahwa sektor pulp, kelapa sawit dan pertanian adalah pemimpin deforestasi di masa mendatang. Meski demikian, asumsi karbon DNPI mengindikasikan bahwa sektor kertas bisa meningkatkan produktivitasnya hingga empat kali lipat. Dengan demikian, sektor ini bisa memenuhi targetnya tanpa menambah lahan. Kementerian Pertanian berasumsi bahwa sektor kelapa sawit bisa menggandakan produktivitasnya hingga dua kali lipat, sehingga bisa memenuhi target tanpa harus menambah lahan. Draft Strategi REDD+ Nasional dari BAPPENAS-UN REDD Oktober 2010 menyatakan bahwa tidak dibutuhkan lahan tambahan bagi pertanian dalam jangka waktu menengah.

Draft Strategi REDD+ Nasional dari BAPPENAS-UN REDD Oktober 2010 mengindikasikan bahwa lahan untuk pembangunan rendah karbon harus mempunyai <35tC/ha. Itu artinya kebijakan nol deforestasi dan nol konversi lahan gambut. Data tutupan lahan Kementerian Kehutanan menyajikan asesmen awal dari lahan potensial yang tersedia untuk pembangunan rendah karbon.

14 juta ha: area lahan kosong, savanah atau semak belukar yang diidentifikasi oleh data tutupan lahan Kementerian Kehutanan yang bukan lahan basah kaya karbon (lahan lain baik yang sudah teridentifikasi tergunakan secara ekonomi atau lahan basah kaya karbon atau hutan).

Nilai dalam zona pengembangan

Karbon
38GtC: Karbon hutan dan lahan gambut dalam zona pengembangan (setara dengan emisi CO2 global selama empat tahun). Konsesi yang telah ada overlap dengan pertimbangan penyimpanan karbon dan hutan.

Hutan
40%: Persentase hutan Indonesia dalam zona pengembangan (37 juta ha, setara dengan luas Norwegia dan Denmark digabungkan). Konsesi yang telah ada overlap dengan pertimbangan area hutan.

Gambut
80%: Persentase lahan gambut Indonesia di dalam zona pengembangan (menurut DNPI, volume karbon yang tersimpan di lahan gambut dan hutan Indonesia setara dengan hutan hujan Amazon). Konesesi yang telah ada overlap dengan pertimbangan area lahan gambut.

Habitat
50%: Persentasi habitat orang utan di kawasan hutan Indonesia dalam zona pengembangan (serta 40% habitat gajah dan 30% habitat harimau). Konsesi yang telah ada overlap dengan pertimbangan area habitat berhutan.

Area lisensi:

Pulp/HTI
Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagian besar adalah perkebunan pulpwood. Data HTI tersedia dari Kementerian Kehutanan. Ini tidak mengidentifikasi perusahaan mana yang memiliki konsesi-konsesi itu. Paket data terbaru yang tersedia pada Juli 2010 dalam format KML (GoogleEarth compatible). Greenpeace akan menyambut baik adanya data konsesi HTI yang lebih komprehensif.

Batubara
Data mengenai konsesi batubara tidak tersedia dari pemerintah Indonesia. Peta konsesi batubara bisa didapatkan dari Indonesian Coal Mining association (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia). Greenpeace telah mendigitalisasi data 2009 (data tambahan bisa didapatkan pada November 2010) untuk Sumatra dan Kalimantan, kawasan utama yang menjadi target pengembangan batubara. Dengan demikian, set data yang disajikan ini harus dipahami sebagai belum komplep. Greenpeace menyerukan data konsesi batubara agar tersedia secara sentralistik dan gratis.

Kelapa Sawit
Data mengenai konsesi kelapa sawit tidak tersedia secara sentralistik dari pemerintah Indonesia

Set data konsesi untuk Riau, Kalimantan Barat dan Timur berdasarkan data yang dikumpulkan pada 2006-2008, oleh Jikalahari, Sawit Watch dan The Nature Concervancy serta sebagian diupdate oleh Greenpeace. Asal muasalnya adalah badan-badan pemerintah pusat dan daerah termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perkebunan (DISBUN) dan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda). Data untuk Kalimantan Tengah adalah peta konsesi kelapa sawit 2007 yang belum dipublikasikan dari BPN. Kementerian Kehutanan telah menyakikan data parsial konsesi di dalam Forest Estate (termasuk perkebunan karet dan kelapa sawit). Data terbaru yang tersedia, yang terlihat disini untuk mengindikasikan konsesi di luar provinsi yang telah tersebut, tersedia pada Juli 2010 dalam format KML (GoogleEarth compatible). Download the data

Dengan demikian, set data ini harus dimengerti sebagai informasi parsial terbaik yang tersedia, mengingat kurangnya transparansi di sektor ini. Greenpeace menyambut baik adanya data konsesi kelapa sawit yang tersentralisasi dan gratis.